Turki : Mempertahankan kehadiran AS di Suriah akan meningkatkan ketegangan

Duniaku - AS menunda penarikan pasukan pertahanan diri Kurdi Suriah dari kota Manbij di Suriah timur laut tanpa mengikuti peta jalan yang disepakati dengan Turki, kata Ibrahim Kalyn, sekretaris pers presiden Turki

Sebelumnya, Ankara dan Washington menyetujui peta jalan stabilisasi di Suriah Manbij, yang dibebaskan oleh pasukan Kurdi dari kelompok teroris ISIS pada bulan Juni 2016.

Menurut dokumen itu, pasukan keamanan Kurdi harus ditarik dari kota tersebut, karena Turki menganggap detasemen pertahanan diri Kurdi (YPG) sebagai kaki tangan Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di negara itu. Militer Turki mulai berpatroli di daerah Manbij pada 18 Juni. Pada saat yang sama, pihak berwenang Suriah secara kategoris menentang kehadiran pasukan AS dan Turki di Manbij. Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut situasi di Manbidge sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

"Sayangnya, peta jalan sembilan puluh hari tidak terpenuhi, kami melihat taktik penundaan. Kami ingin game ini akhirnya dihentikan. Kami sedang mendiskusikan topik ini dengan mitra, tetapi penundaan ini telah menjadi masalah besar. Kesepakatan tentang Manbij harus dilaksanakan sesegera mungkin. Kami mengharapkan AS untuk menyingkirkan YPG di wilayah itu, "kata Kalyn kepada wartawan.

Mempertahankan kehadiran AS di Suriah akan meningkatkan ketegangan di kawasan itu, Ibrahim Kalyn, juru bicara presiden Turki, mengatakan, yang dilansir RIA Novosti Rabu (3/10).

"Kami tahu bahwa negara Amerika secara politis ingin tinggal di Suriah. Dan kami tahu bahwa ini akan mengarah pada peningkatan ketegangan di kawasan itu, jika dilaksanakan dengan pembenaran semacam itu," kata Kalyn kepada wartawan di Ankara, menjawab pertanyaan tentang kehadiran militer Amerika di bagian dari Sungai Eufrat.

Selain itu juga dikabarkan Parlemen Turki pada pertemuan pada Rabu memperpanjang untuk satu tahun lagi izin untuk menggunakan pasukan bersenjata Turki di Irak dan Suriah, menurut hasil pemungutan suara.

Parlemen Turki pada Oktober 2014 mengizinkan penggunaan angkatan bersenjata nasional di luar negeri dan pasukan tinggal di wilayah negara asing. Mandat ini berlaku selama satu tahun, setelah itu diperpanjang untuk satu tahun lagi oleh keputusan parlemen di 2015-2017.

Berita terkait

Reaksi:

BERITA TERBARU:

BERITA TERKAIT:

Advertisement:
Show Parser Hide Parser
Disqus Comments

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More Info