Presiden Jokowi Terima Menlu Arab Saudi, dan Sampaikan Keprihatinan Atas Kasus Khashoggi

Duniaku - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa jurnalis senior asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi, yang terbunuh saat bertandang ke kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi, di Ankara, Turki, 2 Oktober lalu.

Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menerima Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (20/10) siang.

“Presiden menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya kasus tersebut, dan Indonesia mengharapkan bahwa investigasi yang sedang dilakukan dapat dilakukan dengan transparan dan saksama,” kata Menlu Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya Menlu Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir dalam pernyataannya yang disiarkan jaringan televise Fox News, Minggu (21/10) mengatakan, kematian Jamal Khashoggi merupakan “Operasi Kejahatan”.

Namun dia menyangkal bahwa Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman ataupun dinas intelijen memiliki informasi sebelumnya tentang operasi tersebut.

Menurut Jubeir , Pemerintah Saudi memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kematian sang jurnalis dapat dihukum dan mencegah peristiwa itu terulang kembali.

Kunjungan Kehormatan

Menlu Retno Marsudi mengatakan, Menlu Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, menemui Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan kehormatan terkait rencana pertemuan bilateral dengan dirinya, yang akan digelar Selasa (23/10) besok.

“Pertemuan bilateral dengan saya besok dan pertemuan ini memang sudah dijadwalkan lama sekali karena merupakan salah satu implementasi dari kunjungan Raja Salman pada tahun lalu ke Indonesia,” jelas Menlu Retno.

Undang-Undang tentang Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan Tingkat I secara simultan pada tanggal 18 September 2018 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selasa (2/10) di Ruang Rapat Paripurna DPR RI. Jakarta.

Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyatakan setuju, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang”, ungkap Menhan.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian kerajaan Belanda didasari atas kepentingan bersama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling pengertian untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antar negara dalam rangka mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran negara serta perdamaian dan keamanan dunia.

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah, S.E, maka telah terbentuk payung hukum bagi upaya kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Kerajaan Belanda.

Menhan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian terkait atas segala pengabdian, partisipasi, dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran, awak media serta para pemangku kepentingan yang selalu mengikuti proses pembahasan RUU tersebut.


Berita terkait

Reaksi:

BERITA TERBARU:

BERITA TERKAIT:

Advertisement:
Show Parser Hide Parser
Disqus Comments

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More Info